INFORMASI SEGALA BIDANG DAN KEBUTUHAN HESKI HENDOM 1289

Diposting oleh kristian repi on Jumat, 22 April 2011

More aboutINFORMASI SEGALA BIDANG DAN KEBUTUHAN HESKI HENDOM 1289

download koleksi lagu anak anak lengkap

Diposting oleh kristian repi



1. Lagu Kebangsaan Indonesia : Indonesia Raya
2. Lagu-lagu Anak (Umum)
Aku Pandai MenggambarJagung Bakar
Ambilkan BulanKepada Guru
AmeliaKring kring Ada Sepeda
Anak GembalaKulihat Awan
Anak-anak IndonesiaKunang kunang
BangunKupu kupu
BecakLayang layang
BergembiraMakan Apa
Bintang KejoraMenanam Jagung
Burung HantuNaik Kereta Api
Burung KutilangNama Hari
CicakNina Bobo
Disini SenangNona Manis
4 Sehat 5 SempurnaPergi Belajar
Handai & TaulanTri Lili
Happy BirthdayTwinkle Little Star
HujanSawah
BerkebunSuara Gembala 
Lembah Tanahku Subur 
Mari Bertamasya Tik Tik Bunyi Hujan 
  

3. Minus One Lagu-lagu Anak (Umum)
Bintang Kecil Lagu Gembira 
Bunda Piara Makan Jangan Bersuara 
Burung Kakatua Menanam Jagung 
Burung Kutilang Naik Delman 
Cicak Naik Gunung 
Dakocan Pelangi 
Gelang Sipaku Gelang Satu Dua Tiga Empat 
Happy Birthday Sayonara 
Hujan Selamat Ulang Tahun 
Hymne Guru Si Kancil 
Jari-jari Topi Saya Bundar 
Kapiten Ulang Tahun (Medley) 
Kasih Ibu  
Kereta Apiku  
Kupu-kupu  

4. Minus One Lagu-lagu Nasional
Hari MerdekaMerah Putih
Indonesia Tetap MerdekaTanah Airku
Maju Tak GentarIbu Pertiwi

5. Lagu-lagu Daerah
Ampar ampar PisangMariam Tomong
AnjuhauNona Manis
ApuseO Ina Ni Keke
Ayam Den LapehO Ulate
BabendiOndel ondel
BoleleboPantun Jakarta
Buka PintuRasa Sayange
Bungong JeumpaRek Ayo Rek
Cik cik PeriukSansaro
Cing Cang KelingSapu Tangan Babuncu Empat
Cublek cublek SuengSarinande
Dondong Opo SalakSayang Disayang
Gundul gundul PaculSeringgit Dua Kupang
Hela RotaneSi Patokaan
HuhateSoleram
Injit injit SemutSuwe Ora Jamu
Jali jaliTanase
Kicir kicirTokecang
Kota BaruWaktuHujan Sore-sore
Lenggang KangkungYamko Rambe Yamko
Mande mande 

6. Lagu-lagu Tasya
Aku Anak GembalaHujan Rintik-rintik & Hujan-hujan
Aku Anak IndonesiaIstana Pizza
Ambilkan Bulan, BuKetupat Lebaran 
Barisan MusikLibur TelahTiba
Bintang KejoraPaman Datang
Bis KotaPemandangan
Cemara Salamku, Kawan
Gembira Berkumpul Jangan Takut Gelap (Feat Duta SO7)

 sumber : 
http://www.dongengkakrico.com
More aboutdownload koleksi lagu anak anak lengkap

contoh makalah HAM (hak asasi manusia)

Diposting oleh kristian repi


BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan oranglain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.
Kehadiran HAM kinitelah membangkitkan harapan-harapan baru,tetapi pada saat yang sama membawa umat manusia kedalam keputusasaan,kerana sebagai nilai baru yang diagungkan tidak mendapat relevansinya dengan gambaran nyata perlindungan hak-hak asasi manusia.Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

Identifikasi Masalah

Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
A.      Pengertian HAM
B.      Ciri Pokok Hakikat HAM
C.      Sejarah Perkembangan HAM
D.      Lahirnya Ham di dunia
E.       Deklarasi Universal tentang HAM
F.       Perkembangan dan Pelaksanaan HAM di Indonesia
G.     Instrumen HAM di Indonesia
H.      Contoh Hak Asasi Manusia
I.        Contoh-contoh pelanggaran Ham di Indonesia



Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.

Metode Pembahasan

Dalam hal ini penulis menggunakan:
Ø  Metode deskritif, sebagaimana ditunjukan oleh namanya, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Ø  Penelitian kepustakaan, yaitu Penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan, mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

Ø  Browsing,yaitu pengumpulan data dan wacana yang ada dengan menggunakan media internet.













BAB II


A.Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan.
                HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.



B.Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
Ø  HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

Ø  HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

Ø  HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).
C.Sejarah Perkembangan HAM
Perkembangan Pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu :
ü  Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

ü  Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

ü  Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

ü  Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government

D.LAHIRNYA HAM DI DUNIA

1. Hak Asasi Manusia di Yunani
Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.
2. Hak Asasi Manusia di Inggris
Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
Y  MAGNA CHARTA
Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.
Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.
Isi Magna Charta adalah sebagai berikut :
   Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut :
ý  Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.

ý  Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.

ý  eseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

ý  Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

  PETITION OF RIGHTS
Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :
ÿ  Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.

ÿ  Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.


ÿ  Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

  HOBEAS CORPUS ACT
Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :
  Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
  Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.



  BILL OF RIGHTS
Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :
ý  Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.

ý  Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.

ý  Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.

ý  Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .

ý  Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.


3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.
Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebhagiaan.
John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.
Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.
Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni :
  Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
  Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).
  Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
  Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).
Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

4. Hak Asasi Manusia di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).
Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :
1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2) Manusia mempunyai hak yang sama.
3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
4) Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
6) Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8) Adanya kemerdekaan surat kabar.
9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11) Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
12) Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13) Adanya kemerdekaan hak milik.
14) Adanya kemedekaan lalu lintas.
15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah.


E.HAM di Indonesia

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
Ø  Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
Ø  Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
Ø  Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
Ø  Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945
Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih faham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah diterpkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan.
Human Rights selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Ada yang bertanya mengapa tidak disebut hak dan kewajban asasi. Juga ada yang bertanya mengapa bukan Social Rights. Bukankan Social Rights mengutamakan masyarakat yang menjadi tujuan? Sesungguhnya dalam Human Rights sudah implisit adanya kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain. Jadi saling hormat-menghormati terhadap masing-masing hak orang. Jadi jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban. Contoh : seseorang yang berhak menuntut perbaikan upah, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya meningkatkan hasil kerjanya. Dengan demikian tidak perlu dipergunakan istilah Social Rights karena kalau kita menghormati hak-hak perseorangan (anggota masyarakat), kiranya sudah termasuk pengertian bahwa dalam memanfaatkan haknya tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat. Yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (kepentingan masyarakat). Selain itu, perlu dijaga juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab. Artinya, seseorang memiliki kebebasan bertindak semaunya, tetapi tidak menindas hak-hak orang lain.


F.Perkembangan dan Pelaksanaan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.
Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:
Y  Undang – Undang Dasar 1945
Y  Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Y  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :
Y  Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
Y  Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
Y  Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
Y  Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.
Y  Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

G.Instrumen HAM di Indonesia
Instrumen HAM di Indonesia dapat dibedakan menjadi berikut:
v  Instrumen nasional HAM, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM seperti di bawah ini :
1)      ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
2)      Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3)      Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
v  Instrumen internasional HAM, yang terdiri atas :
1)      Piagam PBB, 1945
2)      Deklarasi Universal HAM, 1945
3)      Instrumen intrnasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Secara umum, instrumen-instrumen HAM lahir dengan dasar dengan dasar pertimbangan untuk menegakkan dan melindungi HAM serta  keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945  hal tersebut tersirat dalam bunyi pembukaanya.
Sementara itu dalam UU No 39 tahun 1999 dan UU No 26 tahun 2000 dasar pertimbangan kelahiranya disebutkan sebagai berikut :
                1.Dasar pertimbangan lahirnya UU No 39  tahun 1999 tentang HAM adalah :
                  A.Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha                 Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
B. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
C. Selain hak asasi, manusia mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tingggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
  1. Sebagai upaya melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

2. dasar pertimbangan lahirnya 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah:
a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
c. bahwa pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh DPR Republik Indonesia menjadi Undang-undang, dan oleh karena itu, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang tersebut telah dicabut.

Dengan lahirnya perundang-undangan di depan, maka semakin jelas bentuk hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Seperti telah disebutkan tadi, berbagai hak asasi manusia yang dicantumkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Belum lagi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM seperti berikut.
a)      Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia meliputi:
1.       Kejahatan genosida;
2.       Kejahatan terhadap kemanusiaan.
  1. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan seperti dibawah ini.
                Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara:
  1. Membunuh anggota kelompok;
  2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisi baik seluruh atau sebagiannya;
  4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
  6. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan seperti dibawah ini.
Kejahatan terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari  serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
  1. Pembunuhan
  2. Pemusnahan, meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa: perbuatan yang menghambat pemasokan barang  makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk
  3. Perbudakan, termasuk perdagangan manusia khususnya perdagangan wanita dan anak
  4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dari tempat tinggal yang sah tanpa disadari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional
  5. 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik yang lain secara sewenang-wenang yang melanggar(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
  6. 6. Penyiksaan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada dibawah pengawasan
  7. 7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran cara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
  8. 8. Kejahatan apartheid yaitu perbutan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan kejahatan genosida


 PERADILAN INTERNASIONAL HAM

                Sebagai suatu nilai yang diakui secara universal , pengakuan dan perlndungan terhadap HAM merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat lintas negara. Artinya persoalan HAM tidak hanya merupakan persoalan suatu negara secara tersendiri, melainkan menjadi persoalan internasional. Untuk itu dibutuh kan sebuah  lembaga peradilan yang bersifat internasional dan memiliki yurisdiksi atas wilayah negara-negara secara internasional.

Sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan.
PBB membentuk komisi PBB untuk HAM(The United Nations Commission on Human Rights). Komisi ini awalnya terdiri dari 18 negara anggota, kemudian berkembang menjadi 43 orang anggota. Negara Indonesia diterima komisi ini sejak tahun 1991.
Cara kerja komisi PBB untuk HAM untuk sampai pada proses peradilan HAM Internasional adalah sebagai berikut:
  1. Melakukan pengkajian (studies) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. Terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, kegiatan komisi terbatas pada himbauan serta persuasi. Kekuatan himbauan dan persuasi terletak pada tekanan opini dunia internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.
  2. Seluruh temuan Komisi ini  dibuat dalam Year Book of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum PBB.
  3. Setiap warga negara dan/atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini. Untuk warga negara perseorangan dipersyaratkan agar terlebih dahulu ditempuh secara musyawarah di negara asalnya, sebelum pengaduan dibahas.
  4. Mahkamah Internasional sesuai dengan tugasnya, sehingga menindak lanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan komisi HAM PBB untuk diadakan pendidikan, penahanan, dan proses peradilan.

H.Contoh hak asasi manusia (HAM):
ü  Hak untuk hidup.
ü  Hak untuk memperoleh pendidikan.
ü  Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.
ü  Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
ü  Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :
Ø  Hidup

Ø  Kemerdekaan dan keamanan badan

Ø  Diakui kepribadiannya


Ø  Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah

Ø  Masuk dan keluar wilayah suatu Negara

Ø  Mendapatkan asylum

Ø  Mendapatkan suatu kebangsaan

Ø  Mendapatkan hak milik atas benda

Ø  Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

Ø  Bebas memeluk agama

Ø  Mengeluarkan pendapat

Ø  Berapat dan berkumpul

Ø  Mendapat jaminan sosial

Ø  Mendapatkan pekerjaan

Ø  Berdagang

Ø  Mendapatkan pendidikan

Ø  Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat

Ø  Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :
a.      Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

b.      Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

c.       Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

d.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).

e.      Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

f.        Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan













I.Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM:

*      Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

Seharusnya:Pembinaan memang perlu dilakukan,namun tidak harus dengan kekerasan hingga mengakibatkan hal yang fatal seperti itu.

*      Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM  kepada setiap mahasiswa.

Hal ini dikatakan sebagai pelanggaran karena setiap mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dari dosen.Apabila hal tersebut tidak terpenuhi karena alasan yang tidak dapat dimaklumi seperti dosen yang sengaja tidak masuk karena malas,maka Hak mahasiswa tidak direalisasikan dengan baik oleh dosen tersebut. Seharusnya apabila seorang dosen tidak masuk,harus mengganti dengan pertemuan di jam lain dengan mahasiswa atau menanyakan pada mahasiswa bagaimana kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.Sehingga kedua belah pihak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya.

*      Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

Seharusnya Pedagang Kaki Lima yang berada di trotoar mencari tempat lain yang layak dan tidak mengganggu sarana umum,atau pemerintah mencarikan tempat yang layak untuk para PKL agar mereka tetap dapat berjulan namun di tempat yang semestinya dan tidak perlu ada obrakan.
.






*      Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar

Seharusnya Pedagang tradisional yang berada di pinggir jalan mencari tempat lain yang layak dan tidak mengganggu sarana umum serta kelancaran arus lalu lintas,atau pemerintah mencarikan tempat yang layak untuk para pedagang tradisional  agar mereka tetap dapat berjulan namun di tempat yang semestinya dan tidak perlu ada obrakan.

*      Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehinggaseorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Seharusnya orangtua mendukung minat dan bakat yang dimiliki oleh putra-putrinya.Karena kehidupan anak,yang menjalani adalah mereka.Sehingga antara orangtua dan anak terjadi hubungan yang harmonis dan tidak ada perbedaan pendapat antara keduanya yang dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga.



BAB III
PENUTUP


Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Namun selain itu agar HAM kita dapat terpenuhi,kita harus melalkukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya.Sehingga terjadi keseimbangan antara Hak dan Kewajiban.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Saran-saran

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.

Jadi dalam menjaga Hak Asasi Manusi kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara Hak Asasi Manusia yang kita miliki dan Hak Asasi Manusia milik orang lain.

More aboutcontoh makalah HAM (hak asasi manusia)

mediabar

Selamat Datang di free information sms saran 081356012516

searchbox

daftar entri posting ,komentar,daftar isi

feature content slider